TOPINFORMASI.COM
Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi Resmi mengumumkan informasi terkait kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2021.
Komisi Pemberantasan Korupsi Melalui Plt Jubir Bidang penindakan Ali Fikri, mengatakan kepada media ini,Sabtu (16/10/2021) Pada kegiatan tangkap tangan hari Jumat 15/10/2021, sekitar pukul 11.30 WIB Tim KPK telah mengamankan 6 orang di wilayah Musi Banyuasin Sumsel dan sekitar jam 20.00 Wib tim KPK juga mengamankan 2 orang di wilayah Jakarta, sebagai berikut , DRA (Dodi Reza Alex, tidak dibacakan) Bupati Musi Banyuasin periode 2017 s/d 2022
Sumut Berpotensi Panas,Masyarakat Harus Menghindari Dehidrasi Dengan Cukup Mengkonsumsi Air
TOPINFORMASI.COM
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca panas menyengat masih berpotensi terjadi hingga tiga hari ke depan di Sumatera Utara (Sumut). "Pantauan kami hari ini 34,1 derajat Celcius, kalau beberapa hari lalu sempat 36,3 derajat Celcius," ujar Prakirawan Cuaca BBMKG Wilayah I Medan Budi Prasetyo di Medan, Sabtu (16/10).
Penyebab cuaca panas menyengat di Sumut karena hadirnya angin baratan yang membawa massa udara kering ke lapisan atmosfer di wilayah provinsi ini. Selain itu, terjadinya gangguan topan di wilayah laut Filipina sehingga tertarik massa udara basah di lapisan atmosfer Sumut mengakibatkan udara menjadi kering.
"Meski kita merasa gerah dengan cuaca saat ini, tapi hujan tetap turun. Cuma bersifat lokal, seperti di Langkat, Binjai, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Simalungun dan Karo malam ini," ungkap dia.
Cuaca kering ini, ia mengatakan, terjadi hampir merata di Sumut sehingga masyarakat di provinsi ini harus menghindari dehidrasi dengan cukup mengkonsumsi air. "Intinya jangan sampai dehidrasi, banyak minum air, konsumsi buah yang banyak mengandung air, dan kurangi aktivitas di luar ruangan," terangnya.
"Kalau sudah dehidrasi, maka bisa timbul demam dan tubuh menjadi lemas. Apalagi di masa pandemi COVID-19 dengan cuaca yang tidak menentu," ujar Budi Prasetyo.
Sumber : Republika
BERITA TERKAIT
KOMENTAR ANDA
CEGAH COVID-19
POPULAR POSTS
WAJAH MEDAN
HM (Herman Mayori, tidak dibacakan) Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin
EU (Eddi Umari, tidak dibacakan) Kabid SDA / PPK Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin.
SUH (Suhandy, tidak dibacakan), Swasta (Direktur PT Selaras Simpati Nusantara)
IF (Irfan, tidak dibacakan), Kabid Preservasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Banyuasin.
MRD (Mursyid, tidak dibacakan) Ajudan Bupati.
BRZ (Badruzzaman, tidak dibacakan) Staf Ahli Bupati h. AF (Ach Fadly, tidak dibacakan) Kabid Pembangunan Jalan dan Jembatan Dinas PUPR.
Ali Fikri menjelaskan terkait,Kronologis Tangkap Tangan Jumat tanggal 15 Oktober 2021, Tim KPK menerima informasi akan adanya dugaan penerimaan sejumlah uang oleh Penyelenggara Negara yang disiapkan oleh SUH yang nantinya akan diberikan pada DRA melalui HM dan EU. Selanjutnya dari data transaksi perbankan diperoleh informasi adanya transfer uang yang diduga berasal dari perusahaan milik SUH kepada rekening bank milik salah satu keluarga EU. Setelah uang tersebut masuk, lalu dilakukan tarik tunai oleh keluarga EU dimaksud untuk kemudian diserahkan kepada EU;
EU menyerahkan uang tersebut kepada HM untuk diberikan kepada DRA. Tim selanjutnya bergerak dan mengamankan HM disalah satu tempat ibadah di Kabupaten Muba dan ditemukan uang sejumlah Rp270 juta dengan dibungkus kantung plastik. Tim selanjutnya mengamankan EU dan SUH serta pihak terkait lainnya dan dibawa ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk dilakukan permintaan keterangan.
Ditambahkan Ali Fikri,bahwa Dilokasi yang berbeda di wilayah Jakarta, Tim KPK kemudian juga mengamankan DRA disalah satu loby hotel di Jakarta yang selanjutnya DRA dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan. Dari kegiatan ini, Tim KPK selain mengamankan uang sejumlah Rp 270 juta, juga turut diamankan uang yang ada pada MRD (ajudan Bupati) Rp1,5 Miliar.
Ali Fikri menambahkan,bahwa Setelah dilakukan pengumpulan berbagai bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, KPK melakukan penyelidikan yang kemudian ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, sehingga KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan 4 tersangka, sbb :
1. DRA (Dodi Reza Alex, tidak dibacakan) Bupati Musi Banyuasin periode 2017 s/d 2022.
2. HM (Herman Mayori, tidak dibacakan) Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
3. EU (Eddi Umari, tidak dibacakan) Kabid SDA / PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
4 SUH (Suhandy, tidak dibacakan), Swasta (Direktur PT Selaras Simpati Nusantara).
Konstruksi perkara,
diduga telah terjadi : Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk tahun 2021 akan melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (Bantuan Gubernur/ Bangub) diantaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.
Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari DRA kepada HM, EU dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam proses pelaksanaan lelangnya di rekayasa sedemikian rupa, diantaranya dengan membuat list daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.
Selain itu DRA juga telah menentukan adanya prosentase pemberian fee dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Muba yaitu 10 % untuk DRA, 3 % s/d 5 % untuk HM dan 2% s/d 3 % untuk EU serta pihak terkait lainnya.
Untuk TA 2021 pada Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kab. Muba, perusahaan milik SUH menjadi pemenang dari 4 paket proyek sbb :
a. Rehabilitasi Daerah Irigasi Ngulak III (IDPMIP) di Desa Ngulak III, Kec. Sanga dengan nilai kontrak Rp2,39 Miliar.
b. Peningkatan Jaringan Irigasi DIR Epil dengan nilai kontrak Rp4,3 Miliar.
c. Peningkatan jaringan irigasi DIR Muara Teladan dengan nilai kontrak Rp3,3 Miliar.
d. Normalisasi Danau Ulak Ria Kecamatan Sekayu dengan nilai kontrak Rp9,9 Miliar Total komitmen fee yang akan diterima oleh DRA dari SUH dari 4 proyek dimaksud sejumlah sekitar Rp2, 6 Miliar.
Sebagai realiasi pemberian komitmen fee oleh SUH atas dimenangkannya 4 proyek paket pekerjaan di Dinas PUPR tersebut, diduga SUH telah menyerahkan sebagian uang tersebut kepada DRA melalui HM dan EU.
Ali Fikri mengatakan bahwa Atas perbuatannya tersebut, para Tersangka disangkakan melanggar pasal, sbb : • SUH selaku pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Dan terhadap penerima,DRA, HM, dan EU selaku penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 199 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. 7. Untuk keperluan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2021 s/d 4 November 2021 di Rutan KPK, sbb , DRA ditahan di Rutan KPK pada Kavling C1. Sementara HM ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
EU ditahan di Rutan KPK Gedung Merah Putih.
SUH Ditahan digedung Merah Putih KPK,Untuk tetap menjaga dan terhindar dari penyebaran Covid 19 dilingkungan Rutan KPK, para Tersangka akan dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari pada Rutan masing-masing.
Dan tak Lupa Ali Fikri,bahwa pihaknya KPK berterima kasih atas dukungan masyarakat, pihak Kepolisian Daerah dan Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan yang turut membantu kelancaran rangkaian kegiatan tangkap tangan ini.
Sebagai Pejabat publik yang mendapatkan amanah untuk melaksanakan pembangunan sudah seharusnya memedomani aturan dan prosedur dalam ketentuan pengadaan barang dan jasa. Bukan justru menyalahgunaan kewenangannya untuk mengambil keuntungan pribadi dari pengerjaan proyeknya.
Demikian halnya bagi pihak swasta sebagai partner pemerintah dalam melaksanakan pembangunan, sudah semestinya menjalankan praktik bisnisnya dengan jujur dan berintegritas, sehingga dapat menghindari praktik-praktik korupsi.
Alhasil pembangunan yang dijalankan dapat memberikan manfaat dan daya guna yang optimal dalam mendukung perekonomian dan kemakmuran masyarakatnya.tutup Ali Fikri.
