TOPINFORMASI.COM,PALU_Perkuat tata kelola dan pelayanan publik, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu ikuti Workshop Reformasi Birokrasi, Rabu (7/2) pagi.
Kegiatan yang yang berlangsung virtual diselenggarakan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Pendidikan dan Kebudayaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Pusdatin Kemenkumham) bertema “Mewujudkan Reformasi Birokrasi Berdampak Melalui Pemanfaatan Digitalisasi Teknologi Informasi Tata Kelola Pelayanan Publik Dan Budaya Birokrasi BerRAKHLAK”.
Bertempat di Ruang Kepegawaian, kegiatan ini diikuti langsung oleh Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, yang didampingi oleh Kepala Subbagian Umum, Kepala Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha serta staf kepegawaian LPKA Palu.
Dalam pembukaan workshop ini, Inspektur Jenderal Kemenkumham, Razilu menekankan pentingnya peningkatan kualitas, baik secara umum maupun dalam tema tertentu, dengan fokus pada pemanfaatan digitalisasi dan teknologi informasi.
Menurut Razilu, pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) adalah respons terhadap arahan Presiden Republik Indonesia, yang menuntut birokrasi yang tidak hanya berdampak, tetapi juga lincah dan cepat. Untuk mencapai tujuan ini, digitalisasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sangatlah penting.
"Indeks RB Kemenkumham tahun 2023 meningkat dari 79.55 menjadi 80.66, menunjukkan peningkatan yang memuaskan," ujar Razilu.
Sementara itu, Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, yang mengikuti Workshop tersebut secara virtual, menyatakan bahwa kegiatan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang langkah-langkah pelaksanaan reformasi birokrasi dalam konteks pelayanan publik kepada seluruh elemen masyarakat.
“Semoga pelaksanaan RB tahun ini dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat demi kemajuan dan citra positif untuk LPKA Kelas II Palu,” tuturnya.
HUMAS LPKA PALU
