Medan - Batubara. Topinformasi.com
Beredar isu mantan Sekdakab Batubara berinisial SA yang telah purnabakti dan Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Batubara, RS yang sebelumnya menjabat Kabid Ased, baru-baru ini diperiksa penyidik Ditreskrimum Polda Sumut terkait dugaan menyerobot tanah Koperasi Unid Desa ( KUD ) Pancakarsa di Desa Tanah Merah, Kecamatan Air Putih Kabupaten Batubara.
Menurut Ketua DPC Federasi Advokat RI (Ferarri) Batubara Helmy Syam Damanik Jumat 21/9/2023, pemeriksaan mantan pejabat Batubara berinisial SA di Ditreskrimum Polda Sumut berdasarkan surat panggilan nomor B/7992/VIII/Res 1.9/2023, dan surat panggilan terhadap mantan Kabid Aset berinisial RS dengan nomor B/7992/VIII/Res 1.9/2023. Kedua surat panggilan berkaitan dengan Perubahan Status Surat Kepemilikan tanah yang saat ini telah berdiri gedung Kantor Disdukcapil Batubara.
Menurut Helmy, kasus dugaan penyerobotan lahan yang sebelumnya berdiri gedung KUD Panca Karsa telah diserobot oleh Pemda Batubara. Dan kasus ini telah dilaporkannya ke Bareskrim Polri dan Kementrian ATR BPN pada Juni 2022 lalu setelah timnya menerima kuasa sebagai kuasa hukum dari pengurus KUD Panca Karsa saudara Baharuddin Tanjung.
"Sebelumnya kami selaku pihak kuasa hukum telah membangun komunikasi dengan pihak Pemda Batubara dan aparat penegak hukum, bahkan telah kami pasang plank yang menjelaskan bahwa status tanah masih sengketa, namun pihak Pemda tidak mengindahkannya, bahkan memberi penjelasan bahwa lahan bangunan gedung Disdukcapil Batubara merupakan milik Pemda Batubara yang sebelumnya bekas gedung perpustakaan."jelas Helmy.
Helmy menyampaikan, dengan dimulainya proses pemeriksaan Kasus Lahan KUD Panca Karsa oleh Ditreskrimum Polda Sumut, kita harapkan pihak yang diperiksa menjelaskan secara benar siapa yang memberi perintah dugaan penyerobotan lahan KUD Panca Karsa yang telah dikelola sejak tahun 1983 lalu.
Dalam kasus ini, Kepala Desa Tanah Merah dan Camat Air Putih yang telah memberikan rekomendasi atas lahan tersebut bekas kantor Perpustakaan itu, perlu dimintai keterangannya oleh Ditreskrimum Polda Sumut, "tegas Helmy..
Kami berharap Bapak Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Efendi, menaruh perhatian khusus terhadap kasus kasus yang ada di Kabupaten Batubara, termasuk kasus dugaan raibnya Ka BPBD berinisial MSE, beserta Uang Kas Daerah Sebesar Rp 7, 6 Miliar sejak september 2022 lalu."pungkas Helmy.
Dikonfirmasi terkait sengketa lahan KUD Panca Karsa dengan Pemda Batubara, Ka. BKAD, Ir. Hakim mengatakan, kasus inikan sedang berproses di Polda Sumut, jadi kita tidak bisa berandai-andai, kita ikuti aja dulu prosesnya, dan sama-sama kita tunggu hasilnya," ujar Hakim.
Sekedar diketahui, Gedung Pelayanan Disdukcapil dibangun melalui sumber dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) nomor kontak 1909676/PK/PPK/DPUPR-BB/2021 dengan nilai kontrak Rp 3,647 miliar dan dikerjakan oleh CV. Jasa Mandiri Bersama. (dr)
