TOPINFORMASI.COM,Palu_ Pagu indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga. Pagu Indikatif merupakan dasar alokasi awal dalam rangka penyusunan Rancangan APBN oleh Pemerintah Pusat yang Pengalokasian perlu diproyeksikan dengan tepat, sehingga potensi celah fiskal yang mungkin terjadi dapat ditutup melalui jumlah pembiayaan yang tepat.
Dalam rangka merealisasikan hal tersebut, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu mengikuti kegiatan Supervisi Pagu Indikatif untuk Tahun Anggaran 2024 di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sulawesi Tengah, Selasa,(6/6) secara virtual meeting melalui aplikasi Zoom.
Kegiatan itu dibuka langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir, dengan menyampaikan pentingnya Pagu Indikatif untuk sebuah kementerian.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengarahan pada setiap Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulteng agar mempunyai pemahaman dan kemampuan yang baik dalam penyusunan rencana kerja serta anggaran berbasis kinerja pada masing-masing UPTnya, juga mampu mendeteksi resiko dan menanggulanginya jika terjadi kekeliruan” ucap Budi.
Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun bersama dengan pejabat strukturalnya beserta staff yang mengikuti kegiatan tersebut di ruangan tata usaha LPKA Palu, menyatakan pihaknya akan melakukan rapat internal lanjutan terkait pagu indikatif tersebut, dan memastikan setiap anggaran akan dikelola dengan teliti dan penuh kehati-hatian.
“Setelah menerima pagu indikatif ini kami akan mengadakan rapat di internal kami selanjutnya untuk membahas hal tersebut lebih lanjut, kami pastikan setiap anggaran yang ada di LPKA Palu akan dikelola dengan baik dan tepat tanpa ada penyelewangan,” jelasnya.
Kegiatan ini berpusat di Aula Bangsal Garuda Kanwil Kemenkumham Sulteng yang diikuti oleh seluruh Pimpinan Tinggi (Pimti) Pratama Kantor Wilayah, Para kepala UPT , beserta perwakilan pengelola RKAKL nya dari dari masing UPT imigrasi dan Pemasyarakatan se-Sulawesi Tengah. (ant)
HUMAS LPKA PALU
