PALU_TOPINFORMASI.COM,Pelaksana Harian (Plh) Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, para pejabat struktural beserta staf mengikuti kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bersama Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Republik Indonesia, Rabu,(16/11). Guna membahas draft final naskah pra kebijakan tentang evaluasi pola bangunan pada LPKA dan Lembaga Pemasyarkatan Perempuan (LPP), Rabu,(16/11). Secara vitual meeting, di ruangan aula LPKA Kelas II Palu.
Kegiatan ini dilaksanakan atas bentuk imlementasi dari keputusan menteri hukum dan HAM nomor M.HH-01.PB.02.09 Tahun 2019 tentang pola bangunan Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Rumah Tahanan Negara Perempuan dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan dalam penerapannya terhadap pola bangunan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan.
Direktur Center for Detention Studies (CDS), Ali Aranoval, sebagai narasumber pada kegiatan tersebut menjelaskan perlu adanya diskusi yang tepat untuk membahas kesesuaian pola bangunan pada LPKA dan LPP agar implementasinya juga bisa tepat sasaran.
“diskusi seperti ini sangat diperlukan karena dalam menentukan pola bagunan yang baik pada lapas khususnya LPKA dan LPP perlu tinjauan yang lebih agar implementasinya bisa lebih tepat sehingga masalah-masalah terkait yang dihadapi seperti overkapasitas dan sebagainya bisa ikut teratasi,” jelasnya.
Menyikapi penjelasan tersebut, Plh. Kepala LPKA Palu, Isra, menuturkan pihaknya siap untuk memberi pendapat dan kontribusi terbaik dalam diskusi ini agar bisa didapatkan solusi terbaik dalam penerapan pola bangunan pada LPKA dan LPP nantinya.
“Kami seluruh jajaran LPKA Kelas II Palu, siap memberi kontribusi terbaik, menyumbangkan pendapat dalam diskusi ini , sama-sama mencari hasil terbaik untuk penerapan pola bangunan pada LPKA, LPAS, dan LPP kedepannya,” ucapnya ditenga-tengah berlangsunya kegiatan. (ant)
HUMAS LPKA PALU
