Batubara. Topinformasi.com
Terkait pemberitaan proyek Pengembangan Inprastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) di Dusun I Desa Empat Negeri, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batubara yang terindikasi menyimpang dari spesifikasi kini melebar dan membawa nama salah satu partai politik di Kabupaten Batubara.
Salah satu oknum yang mengaku pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Batuara RH menelpon seorang Wartawan Medan Merdeka.com Zainuddin Zein, yang tujuannya agar pemberitaan proyek di Desa Empat Negeri dihentikan.
"Menurut Zein, RH nelpon dan meminta pemberitaan tentang proyek di Desa Empat Negeri dihentikan dengan Imbalan uang senilai Rp 2 juta untuk pengaturan rekan-rekan wartawan yang tergabung di Grup Wappress", ungkap Zein di Lima Puluh Jumat 17/9/2021.
Namun tawaran itu tidak membuatnya tergiur, justru membuat Zein tertawa dan langsung mencari tahu keabsahan RH yang mengaku sebagai pengurus PKB.
Zein pun langsung mengkonfirmasi salah satu oknum anggota DPRD Kabupaten Batubara Muhklis Bahtin asal PKB.
Menurut Muhklis, RH tidak terdaftar sebagai pengurus PKB di Batubara, RH cuma anggota yang baru masuk". Seandaianya itu memang proyek pokok pikiran (pokir) dari Partai, seyogyanya didahului pemberitahaun dari DPR-RI asal PKB, jelas Muhklis.
Namun hingga saat ini pihaknya tidak ada menerima pemberitahun dari PKB pusat, makanya PKB Batubara tidak mengetahui ada proyek di Desa Empat Negeri, sambung Mukhkis Bahtin diujung telepon.
Menanggapi kejadian itu, Direktur Investigasi dan Intelijen Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA Rl) Sari Darma Sembiring, SE menyayangkan tindakan Terduga Oknum Yang mengaku Salah Satu Pengurus Partai PKB yang meminta agar berita terkait proyek PISEW di Dusun I Desa Empat Negeri dihentikan. "Saya rasa RH tidak paham tentang pokok pers.
Terkait hasil Investigasi dan Penelitian TIM Wappress yang berkolaborasi dengan BPI KPNPA RI di Desa Empat Negeri, "saya ingatkan jangan coba-coba ada intervensi oleh Oknum-oknum yang tidak ada kaitannya dengan Proyek yang sedang dikerjakan tersebut " tegas Sembiring.
Pejabat maupun pengurus partai untuk mendukung program pembangunan Pemerintah Pusat dengan cara mengawasi penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang dikerjakan di daerah - daerah di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia.
"Wappress dan BPI KPNPA RI mempunyai komitmen menjadi sosial Kontrol, mata dan telinga Pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan jauh dari dugaan tindak Pidana Korupsi, tentunya dengan peran serta Masyarakat ikut mengawasi Pengelolaan Penggunaan keuangan Negara seperti yang dituangkan dalam UU Tipikor No 31 Tahun 1999.
Kami pastikan akan melaporkan dugaan penyimpangan proyek Pisew ini kelembaga Hukum dan ke Menteri PUPR. Sebab program yang sedang berjalan di desa Empat Negeri bersumber dari uang Negara atau uang Rakyat, Bukan uang Pejabat atau Partai " Tegasnya. (dr)
.
