Kapolri Ideal Tidak Terbawa Arus Politik. | TOPINFORMASI.COM

Kapolri Ideal Tidak Terbawa Arus Politik.

/ Rabu, 30 Desember 2020 / 10.54


Medan,topinformasi.com

Selasan (28/12/2020), Ketua Pemuda Kamtibmas (PMK) Sumut, Rajamin Sirait, duduk santai di meja sebuah cafe di bilangan Komplek Perumahan Cemara Asri, Medan.

Kru pun bergabung begitu melihat mantan Dewas (Dewan Pengawas) PDAM Tirtanadi itu. Dialog santai, awalnya mengalir ringan. Namun lama kelamaan, bahasan mulai menyerempet hal-hal serius, termasuk suksesi calon Kapolri.

Rajamin, sering dijadikan narasumber perihal dunia kepolisian. Baik skala nasional maupun lokal. Sederet nama mantan Kapolri dan Kapolda Sumut, sebut saja Jenderal (Purn) Sutanto, pernah akrab dengannya. Bahkan hingga kini masih menjalin hubungan baik.

Membuka dialog, Rajamin menyampaikan sekelumit pengetahuannya soal kepolisian RI, era kekinian. Penunjukan Kapolri, misalnya,  sebenarnya merupakan otoritas penuh Presiden menunjuk sosok yang pantas. Artinya, negara (Presiden) yang memggunakan Polri.

"Kapolri ke depan, idealnya tidak terbawa arus politik. Artinya, Kapolri adalah orang yang betul-betul melek politik tapi menolak berpolitik." Rajamin Sirait.

Namun dalam perjalanannya, pascareformasi, harus melalui tahapan Fit and Proper Test oleh DPR RI. "Menurut saya, ini salah kaprah. Sistem negara kita-kan Presidentil, bukan parlementer,"ucap Rajamin.

Akibatnya, sambung pemilik armada bus PMH itu, tren berkembang saat ini, oknum-oknum Polri bermanuver agar bisa dekat dengan DPR. Polri lebih hormat ke DPR yang notabene bukan bawahannya langsung. "Ini harus distop. Disitu ambivalennya,"sebut Rajamin.

Dia lantas  berkata, di zaman sebelum reformasi, sosok Kapolri ditunjuk langsung oleh Presiden. Tanpa melalui uji kepatutan dan kelayakan DPR.  "Sebelum reformasi, tidak ada Kapolri danga-danga yang ditunjuk oleh Presiden. Bahkan Presiden yang menggunakan Polri tahu betul karakter Kapolri yang dipilihnya. Karena negara yang berkepentingan disini,"tambah Rajamin.

Jadi, sebutnya lagi, ketika ada peristtiwa atau momen-momen tertentu misalnya kejadia  di rest area Km 50,  Polri tak lantas menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan DPR.  "Presiden kan punya otoritas terhadap Polri. Bukan mesti harus digelar RDP. Kan ada banyak pekerjaan-pekerjaan polisi yang nggak perlu dipublis. Ya terakhir kerja polisi hanya mempublis yang sebenarnya masih bersifat rahasia,"urai Rajamin.

Polri, menurut dia, harus diberi kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan. Karena dalam tindakannya, Polri diamanahkan menjaga hak asasi manusia. Polisi, ditambahkannya, bukanlah mesin pembunuh ataupun mesin perang. 

"Contohnya nangkap perampok, kan ada protap tindakan terukur. Dan yang namanya Polri atasannya adalah hukum. Produk hukum itu kan dari masyarakat. Suatu saat dia menembak penjahat, otomatis dia (polisi) bertanggung jawab kepada masyarakat, bukan lewat RDP di DPR,"sebut Rajamin.

Karenanya, Rajamin menekankan agar ke depan, Polri khususnya Kapolri, tidak terbawa arus politik. 

Ditanya siapa sosok Kapolri yang pantas, bursa nama langsung mengerucut ke  Komjen Pol Agus Andrianto. Alasannya, dia lebih kenal dan tahu betul sepak terjang sang calon yang kini menjabat Kabaharkam Polri. 

Dia mengaku, mengikuti rekam jejak mantan Kapolda Sumut, pra Irjen Pol Martuani Sormin Siregar, itu sejak berpangkat perwira pertama.

"Masih berpangkat Kapten, menjabat Kapolsek Parapat, lalu Kapolsek Percut dan Kasat Reskrim Poltabes Medan,"ucap Rajamin. Dia berkata, banyak peristiwa besar dan memggemparkan diselesaikan Komjen Agus.

Contohnya bentrok berdarah Nommensen pada 2000 silam. Saat itu, Agus menjabat Kasat Reskrim. Kapolda Sumut kala itu, Jenderal Sutanto, memberikan wewenang penuh mengusut kejadian tersebut. Kaena ekses tragedi bentrok itu dua mahasiswa meninggal dunia.

"Mas Agus (Kabaharkam) mampu mengurai akar permasalahan peristiwa. Saya juga dilibatkan ketika itu. Hasilnya, peristiwa itu bukan sebuah tindakan yang salah, tapi merupakan salah satu ekses kejadian brutal,"urainya.

Kerja Agus lainnya adalah saat teror bom gereja menghantui warga Medan. Terornya beruntun dari satu gereja ke gereja lain. Komjen Agus, salahsatu orang yang berhasil melakukan pencegahan, sehingga tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Padahal ketika itu belum ada pengetahuan soal bom.

Atas instruksi yang diberikan Jenderal Sutanto, mantan Kapolsek Sumbul itu lantas mengambil tindakan pencegahan. "Dengan membuat sekat-sekat dan mengoptimalkan patroli serta tindakan-tindakan lain, sehingga teror bom parsel itu tidak terjadi,"kenang Rajamin.

Artinya, Sumatera Utara ketika itu lolos dari ancaman pecahnya konflik horizontal. "Itukan merupakan keberhasilan kerja beliau (Agus),"tambahnya. Usai peristiwa itu, Rajamin mengaku tak lagi mengikuti sepak terjang ipar dari Sekda Medan, Wirya, tersebut. 

Usai dimutasi ke Jawa Timur, keduanya jarang bertemu. Namun sepengetahuan Rajamin, disana Komjen Agus menemui guru sekaligus bapak baginya. Karakter Agus, diakuinya, mengcopy paste mantan Kapolri Jenderal Sutanto.

Rajamin juga tahu persis perjalanan karir Agus ketika bergumul di Indag Polda Metro Jaya, Kapolres Tangerang, BNN (penindakan), Dirtipidum, bahkan kisah klasik ketika lulus tes Sespim  "Beliau ikut tes tiga kali baru lolos. Bukan karena tidak pintar, tapi karena ada faktor tarik menarik ketika itu,'kenang Rajamin.

Di Dirtopidum Mabes pun, Agus menunjukkan kualitasnya sebagai penegak hukum yang mengedepankan profesionalitas. "Kasus Ahok juga beliau yang menangani, dan hasilnya berhasil diselesaikan secara bijak,"bilang Rajamin.

Selanjutnya, Agus juga dinilai Rajamin berhasil mengamankan Pilpres 2019 lalu.  Sebelumnya, Agus menjabat Waka Polda Sumut. Dia berperan sebagai waka yang baik hingga akhirnya diamanahi jabatan Kapolda.

"Dialah orang pertama yang jadi Kapolda dari Waka."

"Tugas berat selanjutnya, sebagai Kapolda adalah penyelenggaraan Pilpres. Itupun berhasil dan berlangsung aman, tidak ada gangguan dan konflik,"sebut Rajamin.

Agus mampu membuat polsek sejajaran Polda Sumut bersikap nettal dan kompak kala Pilpres tersebut. Pendekatan kepada masyarakat dan komunitas yang digalang Agus untuk menciptakan kamtibmas pun patut diacungi jempol. 

Nilai lebih Agus lainnya adalah, mampu menekan angka kejahatan di masyatakat. Contohnya di Sumbul. Agus mampu menghidupkaan perpolisian masyatakat. 

'Ini hebatnya beliau. Masyarakat diajarkan untuk menjadi polisi pada diri sendiri. Ini yang sebenarnya diperlukan, karena rasio jumlah polisi dengan masyarakat sangat terbatas. Jadi ajarkan agar masyarakat menjadi polisi bagi dirinya sendiri,"urai Rajamin.

Dari seabrek keberhasilan tersebut, Rajamin menyebut Komjen Agus Andrianto pantas dan patut menjadi Kapolri. Meski dia mewanti-wanti bukan kapasitasnya menetapkan siapa Kapolri nantinya. 

Pengalaman demi pengalaman keberhasilan seorang Agus Andrianto itu sebetulnya dapat dijadikan tonggak awal untuk membenahi independensi Polri ke depan. Rakyat berharap pada kepemimpinannya. Polri punya wajah baru yang menjunjung tinggi nilai integritas dan menjadikan masyarakat sebagai hukum tertinggi. Semoga. 




(wiku sapta)

Komentar Anda

Berita Terkini