Topinformasi.com
Pernyataan Calon Walikota Medan, Akhyar Nasution yang meminta agar stakeholder pelaksanaan Pilkada bekerja dengan fair dan adil merupakan pernyataan yang menunjukkan ketidakpercayaan dirinya untuk bertarung di Pilkada Medan 2020.
"Pernyataan ini bentuk kurang percya diri. Jadi mereka mulai mencari cara untuk memposisikan diri sebagai orabg yang teraniaya untuk mendapat belas kasihan dari masyarakat," kata Sekretaris DPC Hanura Kota Medan, Hendra DS kepada wartawan, Rabu (30/9).
Ketidakpercayaan diri ini kata Hendra juga dipicu oleh kinerja Akhyar Nasution saat memimpin Kota Medan. Selaku sosok yang berstatus petahana, Akhyar menurutnya sangat menyadari bahwa selama kepemimpinannya tidak ada perubahan yang signifikan untuk kebaikan masyarakat.
"Sebagai petahana, masyarakat bisa menilai tidak ada satupun program yang membanggakan untuk kota ini," ujarnya.
Hendra menyebut gaya berpolitik seperti ini terlalu norak mengingat pada kontestasi Pilkada Medan 2020 pesaingnya mampu menginisiasi berbagai program yang lebih ril untuk diwujudkan dalam membawa perubahan yang baik di Kota Medan. Cara-cara memposisikan diri seolah menjadi pihak yang teraniaya menurutnya tidak lagi menjadi gaya berpolitik yang baik ditengah masyarakat yang sudah cerdas.
"Sebelumnya mereka juga sudah sering mengatakan hal yang serupa, seperti diancam dan ditekan sy pikir klo mmng ada bukti laporkan ke panwas atau polisi," pungkasnya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Medan Payung Harahap mengatakan pernyataan dari Akhyar Nasution tersebut sangat mereka hargai dalam konteks kebebasan berpendapat yang memang diatur dalam undang-undang. Namun jika berbicara mengenai indikasi kekhawatiran Akhyar terhadap kinerja para penyelenggara pemilu termasuk Bawaslu Kota Medan, Payung memastikan pihaknya akan bekerja sesuai aturan yang ada.
"Kalau kehawatiran dia terkait kami bekerja tidak fair atau juga tidak netral kan sudah ada tempatnya utk pengaduan terkait itu. Oleh karena itu harapannya jangan lah sering memberikan Asumsi pribadi menjadi asumsi publik yg belum tentu sesuai dengan itu," sebutnya.(Tim)
