Berkibar : Setelah sebelumnya didatangi sejumlah Masyarakat Tegal Sari Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, ke Kantor Lurah setempat, pada hari Kamis (2/4/2020).
Tampak Lurah Tegal Sari III Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Muhammad Rizki Matondang, S.Sos, sangat teliti memeriksa dan menandatangani berkas-berkas yang telah dihantarkan oleh Masyarakat, yang terdampak diberlakukannya Work From Home (WFH), guna didata untuk mendapat bantuan berupa sembako. guna menanggulangi pandemi Covid-19 di kota Medan. Kamis, (30/04/20).
Lurah Tegal Sari Mandala III Muhammad Rizki Matondang, S.Sos, di ruang Kantornya, Kamis, (30/04/2020), Jl. Tuba IV No. 25 Medan, kepada Media ini mengatakan “Bantuan yang akan kita distribusikan kepada Masyarakat ini, merupakan arahan dari Dinas Sosial.
“Sebelumnya memang sudah ada arahan dari pimpinan, lalu ke Kecamatan, menyarankan kepada 15 Kepala Lingkungan (Kepling), yang ada di sini. Untuk mendata warga yang terdampak Covid-19, karena Kepling lah yang mengetahui dengan jelas, atas status warga, yang layak mendapatkan bantuan dampak Covid 19 dari Pemerintah tersebut” ucap nya.
Lebih lanjut Rizki mengatakan “Rencana pendistribusian bantuan sosial tersebut, tidak boleh diberikan ke sembarang warga. Sebab saya menerima perintah, bahwa yang menerima bantuan harus memenuhi beberapa persyaratan. Seperti Masyarakat tersebut, berasal dari Keluarga kurang mampu, tapi bukan keluarga penerima bantuan sembako, atau pun Program Keluarga Harapan (PKH) Yang diprioritaskan adalah, Keluarga kurang mampu, yang berstatus orang dalam pantauan (ODP), maupun pasien dalam pantauan (PDP), Seperti juga telah disampaikan oleh Pemerintah melalui beberapa media sosial (medsos).
Hal itu semua urusannya telah saya tekankan, harus melalui Kepling. Kenapa saya harus tekankan melalui Kepling?. Karena saya bukan warga orang sini dan saya baru dua bulan ini, menjabat sebagai Lurah sini. Makanya semua urusan itu, terlebih dahulu harus informasi dari Kepling saya, untuk mendatanya dan saya juga, minta keterangan dari Kepling, untuk diserahkan kepada saya. Baru lah saya setujui atau tidak. Apalagi saya selalu ingatkan kepada Kepling saya, bahwa, semua urusan ini, ada konsekwensi Badan Hukumnya. Akan ditindak apabila bekerja tidak dengan benar” ucap Rizki.
Disamping itu, saya juga tidak mau hanya menerima informai yang diucapkan oleh Kepling saya. Karena, tanpa ada yang mengetahui, saya juga turun ke lapangan, untuk mengetahui kinerja Kepling saya, menanyakan langsung, apa aja kerjaan yang dilakukan oleh Kepling. Untuk tidak hanya menerima jawabanm dari Kepling saya, yanga mengatakan “Aman terkendali”. dari Kepling saya.
Saya juga meminta informasi langsung dari Masyarakat. Tentang kinerja Kepling tersebut. Benar tidak Kepling itu disenangi oleh warga?. Benar tidak Kepling itu, mengurus warga itu dengan maksimal? Karena Kepling itu adalah perpanjangan tangan saya, untuk mengetahui keberadaan Masyarakat saya. Apalagi pasca pandemi Covid 19 saat ini. Dalam hal ini, saya sudah buat Surat Pernyataan, apabila Kepling tidak berubah, tidak bekerja dengan benar. “Saya ganti saja” Ucap Rizki dengan tegas.
Disamping itu juga,, tanpa sepengetahuan Kepling, saya juga sering jalan-jalan naik Kereta (Sepeda Motor) mengunjungi Masyarakat. Saya tengok keadaan parit, kalau tidak lancarnya drainasenya, saya beritahu ke Kepling lingkungan itu.
Kalau tidak karena adanya pandemi Covid 19 ini. Tiap hari saya duduk-duduk di warung kopi, sambil memantau keadaan di lingkungan, sambil menanyakan kepribadian Kepling tersebut. Jadi banyak saya dapat informasi mengenai kinerja Kepling saya. Dan saya punya penilaian tersendiri terhadap Kepling saya. Tapi, karena masih Baru, belum semua pulak saya jajaki. Datang pulak Pandemi Covid 19 ini Jadi, program kerja ini terkendala semua, karena terfokus semua fikiran, waktu, energi, untuk melakukan piket, menganjurkan masyarakat agar jangan keluar rumah, melakukan penyemprotan dinisifektan, dengan harapan bagaimana agar Covid 19 ini, cepat selesai. Jangan semakin banyak korban. Yang mengakibatkan urusan administrasi Masyarakat tidak berjalan dengan baik. Sehingga program-program kerja yang sifatnya Administratif, belum ada bisa dikerjakan” ucap Rizki menambahkan. (ts/red)
