TOTAL POSITIF
ORANG
Positif
TOTAL SEMBUH
ORANG
Sembuh
TOTAL MENINGGAL
ORANG
Meninggal
INDONESIA

POSITIF , SEMBUH , MENINGGAL

Indonesia
Sumber data : Kementerian Kesehatan & JHU. Update terakhir :

Korupsi Program Tes Urine dan Tes Buta Warna Wiswa Baru TA 2018, Kepala SMK Negeri 6 Tanjungbalai CS di Hukum 2 Tahun Penjara

/ Kamis, 14 Februari 2019 / 09.14
Foto.Tiga terdakwa
Topinformasi, PN MEDAN | Sojuk Fahriani, selaku Pengawas Satuan SMA dan SMK Dinas Pendidikan (Disdik) Tanjungbalai, Kepala Sekolah (Kepsek) Onyke Lasmayanti dan Honorer SMK Negeri 6 Tanjungbalai Maria Magdalena terdakwa tindak pinada korupsi program tes urine dan tes buta warna bagi siswa baru TA 2018 dituntut pidana penjara selama 2 Tahun, dan  renda Rp 25 juta subsider 6 bulan kurungan,


Pada sidang yang berlangsung di Ruang Cakra III Pengadilan Tipikor Medan Rabu (13/2) Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yosep Antonius Manis mengatakan ketiga terdakwa terbukti bersalah melanggar

Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP


"Mengadili masing masing terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun denda Rp 25 juta, Subsider 6 bulan kurungan," sebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yosep Antonius Manis


Dalam perkara ini, Josep Antonius Manis menerangkan bahwa biaya tes mata semula adalah Rp 85.000 per orang dan biaya pemeriksaan tes urin sebesar Rp 100.000 untuk dilaksanakan di SMKN 6 Tanjungbalai. Artinya, seluruh siswa harus membayar Rp 185.000 untuk memeroleh hasil tes urin dan tes buta warna.


Namun, sambung JPU, Kepsek Onyke Lasmayanti kemudian mengajak Pengawas Satuan SMA dan SMK Dinas Pendidikan Tanjungbalai Sojuk Fahriani dan pegawai honorer Maria Magdalena Simanjuntak untuk melakukan pengutipan uang lebih dari biaya yang dihitung sebelumnya, yakni Rp Rp 275.000 per orang. Sehingga, sambung JPU bahwa dari perbuatan ketiganya terdapat kelebihan uang sebesar Rp 90.000 yang dimintakan kepada orang tuawali calon siswa.


 "Beberapa orangtua siswa sudah melakukan pembayaran untuk tes urine bebas narkoba dan tes buta warna pada hari Selasa 10 Juli 2018 dan Rabu 11 Juli 2018," lanjut JPU.


Namun ternyata, setelah diusut, penentuan nilai jumlah besaran uang tersebut tidak dilakukan melalui rapat dengan jajaran guru atau orangtua siswa maupun dengan UPT Dinas Pendidikan Sumut yang ada di Tanjungbalai.


Tim Saber Pungli Polres Tanjungbalai yang mendapat informasi dari masyarakat akhirnya mengendus adanya dugaan praktek korupsi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).T.A 2018 SMK Negeri 6 Tanjungbalai. Saat dilakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), ditemukan uang kelebihan Rp 4.050.000 dari Rp 12.675.000 yang disinyalir berasal dari pengutipan terhadap 45 wali murid baru.



"Kebijakan terdakwa tidak sesuai dengan Peraturan Gubsu No. 26 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA dan SMK Negeri di Provinsi Sumut, berkaitan dengan keuangan dan Pasal 26 ayat Sekolah dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan seleksi PPDB," sebut JPU Yosep lagi ()
Komentar Anda

Berita Terkini