TOPINFORMASI.COM,PALU_Upayakan target penilaian reformasi birokrasi pada Lembaga pemerintahan, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu ikuti sosialisasi dan penguatan Survey Penilaian Integritas (SPI) oleh KPK di tahun 2023 bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Kamis,(11/5) Pagi.
Kegiatan tersebut diikuti langsung oleh para pejabat struktural LPKA Palu beserta para staf di ruangan tata usaha LPKA Palu, secara virtual meeting melalui aplikasi Zoom.
Kegiatan yang berpusat di Aula Kebangsaan Kanwil Kemenkumham Sulteng tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Budia Argap Situngkir, bersama-sama dengan Tim Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, yang didampingi Kepala Divisi Administrasi, Raymond JH. Takasenseran beserta Kapala Bagian Program dan Hubungan Masyarakat, Muhammad Said.
“Pemahaman terkait mekanisme pelaksanaan survei ini sangatlah penting. Mengingat hal ini juga menjadi salah satu indikator dalam penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi di organisasi yang kita banggakan ini,” terang Kakanwil, Budi, di awal kegiatan.
Kepala Bagian Program dan Pelaporan Itjen Kemenkumham RI, Nani Kusnani, pada kesempatan ini memaparkan beberapa materi terkait indikator penilaian pada SPI KPK yang di antaranya, verifikasi pendataan SPI dan Pelaporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LKHSN) beserta beberapa materi terkait.
“Mari kita sukseskan bersama pelaksanaan SPI-KPK ini karena sebagaimana yang ditegaskan tadi, penuhi segala mekanisme dan data yang diperlukan pada survey itu, kita harus bisa menyempurnakan Reformasi Birokrasi di Institusi tercinta ini,” ujar Nani di ujung penyampaiannya.
Sementara itu, dengan menyimak baik jalannya kegiatan, Kepala Subbagian Umum LPKA Palu, Antonius Andry, menyebutkan pihak LPKA Palu siap mempersiapkan segala data dukung dalam mekanisme SPI KPK tersebut serta siap wujudkan reformasi birokasi pada kemenkumham RI.
“Saya kira sudah sangat jelas apa yang telah disampaikan oleh pak Kakanwil dan tim itjen terkait SPI ini, seusai ini kami LPKA Palu akan menyiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran survey ini, kami pastikan LPKA Palu selalu siap untuk mewujudkan Reformasi Birokrasi pada kementrian ini,” ungkapnya.
Kegiatan ini pun berlangsung dengan lancar dengan diikuti serta oleh seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi, se-Sulawesi Tengah. (ant)
HUMAS LPKA PALU
