PALU, TOPINFORMASI.COM_Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu didampingi Kepala Sub Bagian Umum dan Kepala Urusan Keuangan dan Perlengkapan serta Staf Kebendaharaan mengikuti kegiatan Analisa Kebutuhan Anggaran untuk Tahun Anggaran 2024 bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, Kamis, (20/10). Secara virtual meeting, berpusat di aula bangsal Kanwil Kemenkumham Sulteng.
Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Kepala Satuan Kerja (Satker) beserta pejabat urusan keuangannya pada jajaran Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi tengah baik Imigrasi maupun Pemsyarakatan.
Kegiatan diawali dengan sambutan langsung dari Kepala Kanwil Kemenkumham Sulteng, Budi Argap Situngkir sekaligus membuka kegiatan.
Dalam sambutanya, Budi Argap Situngkir, menjelaskan bahwa kegiatan Analisa Kebutuhan Anggaran murupakan kegiatan rutin setiap tahun yang wajib diadakan dimana tujuannya untuk menganalisa berapa besaran anggaran yang diperlukan setiap Satker untuk meningkatkan kualitas penggunaan anggaran pada tahun anggaran 2024
“Kegaiatan Analisa Kebutuhan Anggaran ini merupakan kegiata rutin yang setiap tahunya diselenggarakan dengan tujuan untuk mengetahu berapa jumlah anggaran yang kita perlukan untuk tahun anggaran berikutnya,” ucapnya.
Selain menyampaikan esensi dari Kegiatan, Dirinya pun memberi arahan dan ketegasan kepada seluruh Satker agar lebih jeli dan detail dalam menyusun kebutuhan anggaran agar pengelolaanya nanti bisa tepat juga sesuai.
“Saya sampaikan kedapa teman-teman satker tolong disusun baik-baik anggarannya, lakukan koordinasi antara kepala satker bersama pejabat pengelola keuangannya untuk memastikan alokasi anggaran yang diperlukan, jangan sampai asal-asalan ataupun menyusun dengan hanya menduga-duga karena pasti jika seperti itu tidak akan baik hasilnya,” tegas Budi.
Kepala LPKA Palu, Revanda Bangun, menuturkan serta memastikan bahwa LPKA Palu akan menyusun kebutuhan anggaran dengan sangat detail dan jelas sehingga dipastikan akan sesuai dengan alokasi dan kelender kerja yang akan dibuat juga nantinya.
“Kami di LPKA Palu memastikan satker kami akan Menyusun kebutuhan anggaran yang optimal, jelas, serta sesuai dengan program kerja dan kalender kerjanya,” pungkasnya.
Seusai itu kegiatan pun berlanjut dengan pemaparan materi sekaligus arahan dari Tim Biro Perencanaan Sekretariat Jendral Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (ant)
HUMAS LPKA PALU
