Foto.Suasana sidang diruang cakra 4 PN Medan
MEDAN-TOPINFORMASI.COM
Muhammad Syahrin kepada Kepala Kantor Pos (Kakanpos) Cabang Natal, Kabupaten Mandailing Natal (Madina) terdakwa perkara korupsi transaksi fiktif yang merugikan keuangan negara sebesar Rp230.653.211 divonis penjara selama 2 tahun dan 6 bulan
Majelis Hakim yang diketuai As'ad Rahim Lubis dalam amar putusannya menyatakan terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
"Menjatuhkan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan, denda Rp50 juta, subsider 3 bulan kurungan," kata hakim dalam sidang secara daring di Ruang Cakra 4 Pengadilan Tipikor Medan, Senin (21/2/2022).
Terdakwa juga dihukum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp230 juta. Dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti 1 bulan setelah putusan, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk negara.
"Apabila tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara 1 tahun 3 bulan," kata hakim.
Menurut hakim, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal meringankan, terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan di persidangan.
Putusan hakim sama dengan tuntutan jaksa penuntut umum, baik pidana maupun denda yang dibayarkan. Menanggapi putusan itu, terdakwa menyatakan pikir-pikir.
Diketahui, perbuatan terdakwa lakukan di tahun 2017. Terdakwa dinilai, telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara lewat modus transaksi fiktif dan menarik uang pensiun.
Bermula dari laporan Manager Audit Kantor Pos Padang Sidempuan, saksi Hotber Gultom yang mengatakan kepada saksi Dedi Suhaimi ada transaksi yang mencurigakan di Kantor Pos Cabang Natal sehingga dikirimkan surat yang merintahkan untuk dilakukan pengosongan kas di Kantor Pos Cabang Natal.
Selain melakukan transaksi fiktif, terdakwa juga melakukan penarikan uang pensiun atas nama saksi Nisma Rao, sebesar Rp1.896.800, dilakukan terdakwa setiap bulannya sebesar Rp237.100 sejak bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Maret 2017.
Berdasarkan laporan hasil audit investigasi perhitungan ulang kerugian perusahaan akibat kecurangan yang dilakukan Terdakwa di Kantor Pos Cabang Natal tahun 2017 terdapat kerugian perusahaan akibat kecurangan yang dilakukan terdakwa selama menjabat Kepala Kantor Pos Cabang Natal sebesar Rp230.653.211. (Esa)
