Batubara. Topinformasi.com
Terkait sayembara pembuatan lambang (logo) Kabupaten Batubara mendapat banyak kecamatan dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat Batubara, Salah satu kecaman itu berasal dari Komunitas Wappress.
Bentuk kecaman dan penolakan wacana Pemerintah Kabupaten Batubara melaksanakan sayembara dan merubah lambang Kabupaten Batubara, Komunitas Wappress gelar aksi damai di halaman kantor DPRD Batubara dengan membentang sepanduk bertuliskan, Wappress tolak sayembara logo (lambang) Kabupaten Batubara, Rabu 12/1/2022.
Aksi damai itu berlanjut dan diwarnai penyerahan sepanduk penolakan sayembara lambang Kabupaten Batubara kepada panitia sayembara Asisten 1 Rusian Heri.
"Kami dari Wappress menyerahkan spanduk ini sebagai bentuk keprihatinan sekaligus penolakan penggantian lambang daerah ", ujar Zainuddin mewakili rekan-rekan media di Wappress.
Berbicara seputar alasan dan maksud penggantian lambang daerah, Rusian Heri berkilah sayembara tersebut bukan untuk merubah lambang daerah namun untuk menyempurnakan.
"Bukan untuk mengganti lambang daerah namun demi penyempurnaan karena kita menemukan ada 3 versi lambang Pemkab Batu Bara", kilahnya sembari menunjukkan 3 lambang daerah yang memiliki perbedaan.
Namun ketika disoal kenapa harus melalui sayembara untuk menyatukan lambang daerah dengan mengacu pada Perda No. 55 Tahun 2009, Rusian Heri hanya terdiam.
"Kenapa tidak ditetetapkan saja penggunaan lambang daerah yang sah dan satu-satunya sesuai dengan lambang yang tercatum di Perda Nomor 55 Tahun 2009?", tanya awak media tim Wappress.
Namun meski pertanyaan sama diajukan hingga dua kali, Rusian Heri tetap saja diam.
"Wappress juga ikut berjuang memekarkan Kabupaten Batubara ini, kita bukan hanya mengecam, tapi menolak kebijakan pemerintah yang akan merubah lambang daerah Kabupaten Batubara. Hal itu diungkapkan Zainuddin Zein kepada media Topinformasi.com Rabu, 12/01/202 di Lima Puluh.
Ditegaskannya "Pergantian lambang Pemkab Batubara ini nantinya terindikasi menghilangkan bukti sejarah perjuangan terdahulu dan merubah semua ornamen melayu di perkantoran yang sudah maupun yang akan dibangun", ungkap Zein.
Kalau memang lambang tersebut hendak direvisi, harus dilakukan uji publik dan kajian akademik. Baik secara aspek perundang-undangan, sosial, ekonomi, politik dan budaya. Setelah itu baru dapat dilakukan sayembara untuk mendapat desain lambang sesuai filosofi, paparnya lagi.
Secara substansial apa yang salah dalam lambang tersebut. Jika memang ada yang salah, namun mengingat keberadaan lambang dalam suatu daerah adalah menggambarkan eksistensi Kabupaten Batubara di masa lalu dan gagasan masa depan, maka harus benar-benar dipertimbangkan secara matang arif dan bijaksana", sambung Zein.
"Jika wacana atau sayembara ini tidak dihentikan, publik akan membangun opini bahwa perubahan lambang tersebut bernuansa politik tertentu", tutupnya. (dr)
Sampai berita ini di terbitkan, konfirmasi kepada Ketua DPRD Batubara M Safi'i melalui pesan whatsapp namun tidak ada jawaban". (dr)
