TOPINFORMASI.COM,PALU_Terus berupaya beradaptasi terkait segala layanan berbasis Teknologi Informasi, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Palu, Revanda Bangun, terima kunjungan kerja Tim Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), Jum’at, (8/7), guna melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait Layanan Pemasyarakatan berbasis Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) serta layanan kesehatan dan pembinaan kepada seluruh Anak Didik Pemasyarakatan (Andikpas).
Disambut langsung oleh Kepala LPKA Palu beserta jajarannya, Tim Ditjenpas yang dipimpin oleh Sub Koordinator Evaluasi dan Pelaporan Teknologi Informasi dan Kerja Sama Ditjenpas, Helmina beserta tim, mengawali kegiatan Monev tersebut dengan meninjau Ruangan Registrasi dan Pembinaan guna memastikan segala Registrasi kepada Andikpas serta Layanan Kunjungan berbasis SDP berjalan dengan baik.
“Kami sangat mengapresiasi yang telah diberikan baik dari Subseksi Registrasi maupun Pembinaan, semoga ini dapat dipertahankan. Namun, kami mengimbau agar kerja baik ini dapat ditingkatkan dengan menambah penunjang keamanan dan keselamatan operator seperti menyediakan Alat Pemadam Kebakaran, ini adalah ruangan yang begitu penting,” ujar Helmina.
Lebih lanjut, rombongan melanjutkan dengan mengunjungi ruang Kesehatan dan Perawatan LPKA Palu, memantau dan memastikan bahwa pemenuhan hak kesehatan anak tersalurkan dengan baik serta turut berbasis penginputan melalui SDP.
“Kerja Bapak/Ibu perawatan sangatlah baik, hanya mungkin belum terinput di SDP. Ini mesti dimanfaatkan, kita tidak ingin kejadian kehilangan data saat bencana menimpa terjadi disini juga,” terangnya.
Menyikapi hal tersebut, Revanda pun menyampaikan bahwa hal tersebut telah menjadi kendala dari LPKA Palu. Ia pun mengharapkan agar niat LPKA Palu untuk memberikan pelatihan kepada pegawai terkait operator khusus SDP dapat dibantu untuk di realisasikan.
“Ini menjadi kendala bagi kami yang belum memiliki operator khusus SDP karena ketika kami usulkan agar diberikan Surat Keputusan resmi penunjukan operator SDP, permintaan kami tertolak karena kendala SDM kami yang masih baru yakni angkatan 2017,” jelas Revanda.
Menjadikan hal tersebut catatan penting, Tim Ditjenpas pun akan segera mengusulkan kepada pimpinan wilayah serta pusat agar segera memberikan solusi terbaik untuk permasalahan tersebut.
Rombongan pun melanjutkan kegiatan dengan mamantau jalannya layanan Dapur serta menghampiri seluruh Andikpas untuk melakukan diskusi terkait hak-hak anak yang telah diterima.
“Kami telah mencatat hal-hal yang akan kami usulkan agar segera diberikan solusi, untuk Dapur serta Layanan kepada anak disini, kami menilai telah berjalan dengan baik dan mengharapkan agar dipertahankan,” tutupnya. (asr)
HUMAS LPKA PALU
