Asahan - topinformasi.com
Persoalan komoditas kelapa/kopra yang menimpa petani kelapa di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, mulai mendapatkan perhatian dari pihak DPRD Provinsi Sumut. Senin (15/2) kemarin.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sumut dr. Tuahman Fr. Purba, M.Kes, Sp. An., melakukan pertemuan dengan para petani kelapa Asahan yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa (ASPEK).
"Dalam pertemuan itu, Tuahman Purba berjanji kepada para petani kelapa akan membantu dan mem-backup secara penuh segala kebutuhan petani. “Kami akan membantu sampai ke level kementerian pertanian, kami akan membawa aspirasi masyarakat petani kelapa kepada Pak Menteri yang notabene saat ini satu partai yang sama,” ungkap Tuahman.
"Lebih lanjut , Semaksimal mungkin kita upayakan, saya senang kalau saya dibutuhkan para petani untuk kesejahteraan masyarakat, tentunya sesuai nawacita Jokowi dalam menciptakan swasembada pangan,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal ASPEK yang juga sebagai Kepala Desa Sai Kepayang Kanan Adlin menjelaskan, petani sangat mengapresiasi perhatian pihak DPRD Sumut. Terkait kebutuhan, selain bibit unggul untuk peremajaan tanaman, petani juga membutuhkan bimbingan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas petani.
“Masyarakat Sai Kepayang ini butuh mentor-mentor handal atau SDM yang berkualitas dalam pengembangan kelapa. Butuh bimbingan dan arahan supaya hasil turunan kelapa ini bisa dioptimalkan,” kata Adlin.
Dengan adanya peningkatan kapasitas, kata dia, petani bisa mengelola kelapa secara lebih modern, sehingga hasilnya maksimal. “Saat ini kami hanya tahu jual ke pabrik atau kilang kelapa, sehingga tidak adanya inovasi teknologi, yang mumpuni dalam pengolahan kelapa tersebut,” papar Adlin.
Petani berharap, dengan adanya inovasi baru, petani bisa mengoptimalkan hasil kelapa dan turunannya. “Kami ingin bisa mengolahnya di desa kami semisalnya mesin pengurai sabut kelapa, mesin pemecah batok sampai mesin pengkubal (pembuka sabut) kelapa, tentunya kami menyadari pengetahuan yang sangat minim terkait akan turunan kelapa,” ujar Adlin.
Jika kemampuan petani meningkat, mereka juga berharap bisa mengekspor produk mereka. “Saat ini bisa melakukan ekspor keluar negeri menjadi impian dan harapan dari petani kelapa Desa Sai Kepayang, semoga dapat terwujud tahun ini,” ujar Adlin.
Tentunya, kata dia, cita-cita ini harus didukung semua pihak baik pemerintah daerah maupun pusat agar Kabupaten Asahan bisa bangkit dari ketinggalan dari kabupaten kota yang berpenghasilan dari kelapa dari kota lain, seperti Sulawesi atau bahkan pulau Jawa yang saat ini sangat berkembang pesat. “Ekspor dari hasil varian kelapa pada khususnya, bisa mewujudkan kemajuan yang kami inginkan,” tegasnya.
Dewan Penasehat ASPEK Awaluddin H. Sirait menambahkan, dukungan pemerintah terhadap petani kelapa, melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat khusus, sangat penting agar petani kelapa mampu memperoleh ilmu pengetahuan baru terkait pengolahan kelapa. Pengetahuan ini juga perlu ditunjang dengan peralatan yang modern.
“Untuk menunjang kemajuan petani agar hasil atau buah kelapa itu banyak dan padat tentu bukan hanya di pupuk akan tetapi di munggu dan itu membutuhkan alat seperti ekskavator atau beko dan membuat tali air sehingga hasil kelapa bisa maksimal,” jelas Awaluddin.
Karenanya petani berharap, pemerintah dapat menyediakan alat-alat yang dibutuhkan petani “Alat seperti ekskavator itu mahal, jadi butuh bantuan dari pemerintah agar lahan kelapa bisa dikelola dengan baik. Sehingga harapan kita petani kelapa tidak merasa sulit dan tidak dianaktirikan,” tegas Awaluddin.
Selain itu, pemerintah juga harus menjamin stabilitas harga kelapa agar tidak dipermainkan tengkulak atau pihak pabrik. “Petani juga harus berdaulat, baik dari harga kelapa yang saat ini naik turun sepertinya tidak stabil,” ujarnya.
Padahal, kata dia, melihat kebutuhan kelapa yang sangat besar, ditambah jumlah kelapa yang semakin berkurang, seharusnya harga kelapa naik pesat bukan malah menurun. “Lagi-lagi peran pemerintah sangat penting dalam melakukan kontrol harga terhadap kelapa, sehingga jangan sampai terjadi kartel,” pinta Awaluddin.
Selama ini, Awaluddin menduga, masih terjadi monopoli perdagangan kelapa oleh kilang-kilang atau pabrik-pabrik yang nakal. “Jika itu benar terjadi seharusnya pemerintah memberi sanksi yang keras terhadap kilang-kilang atau pabrik-pabrik yang bilamana ketahuan dalam melakukan kecurangan, seharusnya ditutup izin operasinya, dengan demikian, diharapkan ada efek jera terhadap kilang-kilang atau pabrik yang nakal.
“Yang terbukti melakukan kartel harus didenda dan pabriknya ditutup sehingga harapan kami tak bisa beroperasi lagi. KPPU harus optimal dalam melakukan pengawasan kontrol yang optimal sehingga tidak terkesan ragu,” pungkasnya. (TOP0051)
