 |
Medan,topinformasi.com
Ketua Umum KOMITE INDEPENDEN BATAK, Tagor Aruan, pada sebuah sesi wawancara pada Rabu, 6 Januari 2021 di Medan, menyampaikan apresiasi atas keinginan Menko Kemaritiman dan Investasi RI, Letjend. (Purn) Luhut Binsar Panjaitan agar sebaiknya Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba (BPODT) dipimpin oleh orang Batak.
Menko Marvest menyampaikan hal tersebut di sela-sela acara Indonesia-China Tourism and Investment Forum ( ICT IF ) di Sibisa, Kabupaten Toba pada 18 Desember 2020 yang lalu.
Tagor menambahkan bahwa orang yang memimpin BPODT bukan hanya orang yang memahami sejarah Kawasan Danau Toba tapi juga harus mencintai dan punya rasa memiliki atau Sense of Belonging yang tinggi terhadap Kawasan Danau Toba.
Threatment dalam menjalankan tugasnya bukan hanya sekedar berupa jabatan, pekerjaan dan tanggung jawab tapi tugas itu harus dilaksanakan dengan cita rasa seni yang didasari sikap keluhuran dari nilai budaya yang sangat tinggi. Hal itu hanya ada pada Putra Putri Batak sendiri yang memiliki kaitan histori yang sangat kental dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kawasan Danau Toba, lanjut Tagor.
Eddin Sihaloho, SE, Bendahara Umum KIB yang juga hadir saat itu menambahkan bahwa Putra-Putri Batak banyak yang mampu mengemban tugas dan tanggung jawab yang besar ini, sembari berharap nantinya personal yang akan memimpin BPODT adalah orang Batak yang visioner, memiliki kapasitas yang mumpuni, memiliki Kredibilitas dan Integritas yang tinggi untuk kemajuan kawasan Danau Toba.
Alfin Situmorang, SKom, MM, Pengurus DPP KIB yang juga turut hadir, menimpali bahwa Kawasan Kaldera Toba sudah ditetapkan sebagai UNESCO Global Geopark pada sidang ke-209 Dewan Eksekutif UNESCO di Paris, Perancis pada Selasa, 2 Juli 2020 yang lalu.
Artinya saat ini Indonesia dapat mengembangkan Geopark Kaldera Toba melalui jaringan Global Geopark Network dan Asia Pacific Geopark Network terutama dalam hal pemberdayaan dan pembangunan masyarakat lokal yang memiliki kaitan geologis dan warisan Tradisi yang sangat tinggi, tutur Alfin sambil mengutip berita dari mass media.
Ketika awak media menanyakan tanggapan Tagor tentang adanya wacana Wisata Halal yang sempat didengungkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru, Sandiaga Uno, Tagor menjawab secara singkat, 'mohon lupakanlah wacana wisata Halal tersebut, bukan itu yang dibutuhkan oleh dunia wisata di negeri kita saat ini, tapi Perhatian dan Penanganan yang serius dari pemerintah secara profesional dan komprehensif.
Dan hal itu dapat kita lihat selama kepemimpinan Presiden Jokowi. Sebelum kita terkena dampak Pandemi Covid-19, dunia wisata kita berkembang pesat. Presiden telah menetapkan Visi dan Misinya untuk pengembangan dunia pariwisata Indonesia. Para menteri dan seluruh jajarannya hingga ke tingkat daerah tinggal menerjemahkannya ke dalam bentuk upaya-upaya atau terobosan-terobosan yang kreatif dan brilian dilapangan agar dapat bersaing dengan negara-negara tetangga yang sudah melakukan lompatan-lompatan besar, pengembangan besar-besaran dalam bidang pariwisatanya, tutup Tagor Aruan.
