Proyek Normalisasi Di Sungai Desa Sumber Rejo Tidak Bertuan. Kepala BPBD Ngaku Belum Tahu. | TOPINFORMASI.COM

Proyek Normalisasi Di Sungai Desa Sumber Rejo Tidak Bertuan. Kepala BPBD Ngaku Belum Tahu.

/ Selasa, 22 Desember 2020 / 17.31


Batubara. Topinformasi.com

Dipenghujung tahun 2020 di Kabupaten Batu Bara sangat banyak terlihat proyek pekerjaan yang kesannya dipaksakan, agar tidak melampaui batas waktu pelaksanaan proyek diakhir tahun.

Bahkan, tim wartawan dari group Wappress, lagi lagi menemukan proyek siluman. Kali ini pada pekerjaan normalisasi sungai di Desa Sumber Rejo Kecamatan Datok Lima Puluh Kabupaten Batu Bara. Pekerjaan yang sedang berjalan ditaksir lebih kurang 300 meter disebelah kiri benteng sungai.

Saat ditemui di lokasi pekerjaan, Yoyok yang mengaku pelaksana pekerjaan, hanya disuruh mengerjakan dulu oleh  BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Kabupaten Batu Bara.

Menurut Yoyok, mengenai judul kegiatan, itu kegiatannya normalisasi, lebih kurang sepanjang 500 meter, serta sumber anggarannya, belum tahu".jelas Yoyok.

"Saya cuma disuruh oleh Kepala  BPBD untuk mengerjakan dulu.  Disuruh menghitung segala pengeluaran dan volume pekerjaan. Dan berapa nanti dibayar saya belum tahu", ucap Yoyok.

Dikonfirmasi lewat seluler, Selasa (22/12/2020) petang,  Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Batu Bara Anuardi mengaku belum ada laporan (terkait pekerjaan normalisasi) ke pihaknya. 

Namun bisa saja kegiatan itu dari Dinas PUPR Kabupaten Batu Bara, yang anggarannya ditampung di BPBD, "Tapi itupun nanti saya cek dulu", ujarnya diujung telepon.

Menanggapi kegiatan normalisasi sungai Desa Sumber Rejo yang tidak diketahui tuannya,  Ketua Invrstigasi  BPI KPNPA Rl Kabupaten Batu Bara  Darmansyah mengatakan, apapun jenis pekerjaan yang menggunakan uang negara, maka instansi terkait harus transparan, terkecuali pekerjaan tersebut menggunakan uang pribadi.

"Masyarakat juga butuh informasi tentang penggunaan anggaran, sumbernya dari mana, jumlah anggaran nya berapa, volume nya berapa", sebut Darmansyah.

Bahkan menurut Darmansyah,  meski  anggaran pengerjaan normalisasi tersebut bersumber dari PEN, tetap saja pemerintah harus transparan. (dr)

Komentar Anda

Berita Terkini