 |
| Foto.Tengku Awaluddin Taufiq (Tengah) |
Hal itu disampaikan terdakwa melalui tim penasihat hukumnya, Mahmuddin Manurung, Rawi Kresna dan Ryan Mahaputra Pratama, dalam nota keberatan (eksepsi) pada sidang lanjutan kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah, di Ruang Cakra IV Pengadilan Negeri Medan, Selasa (26/3) sore.
Dihadapan majelis hakim diketuai Dominggus Silaban, Mahmuddin menyatakan keberatan atas dakwaan JPU Sarona Silalahi. Sebab, surat dakwaan No Reg Perk : PPDM-40/Ep.2/Kamtibum/Mdn/02/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang diuraikan tidak cermat, tidak jelas, tidak lengkap dan kabur.
"Bahwa dakwaan tersebut tdak menguraikan bagaimana dan cara seperti apa dan waktu kapan perbuatan terdakwa memalsukan surat yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat 2) KUHP," ucapnya. Selain itu, surat dakwaan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)huruf b batal demi hukum. Tak hanya itu, dakwaan juga bertentangan denfan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 dan Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
" Berdasarkan hal tersebut, maka sangatlah patut dan layak untuk menyatakan surat dakwaan kabur, tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap sehingga dakwaan harus di batal demi hukum. Apalagi, orang yang diajukan sebagai terdakwa sangatlah keliru," ungkapnya. Maka dari itu, lanjut Mahmuddin, memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini untuk menerima eksepsi dari penasihat hukum terdakwa. Menyatakan surat dakwaan itu batal demi hukum atau harus dibatalkan.
" Menyatakan perkara tersebut harus diperiksa lebih lanjut. Kami meminta majelis hakim membebaskan terdakwa Tengku Awaluddin Taufiq dari Rutan Tanjung Gusta serta memulihkan harkat martabat serta nama baiknya," ujar Mahmuddin. Usai mendengarkan eksepsi penasihat hukum terdakwa, majelis hakim menunda sidang hingga pekan depan.
