Medan l Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak pada 17 April mendatang, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Utara (Badko HMI Sumut) periode 2018-2020 menyatakan akan ikut mengawal pelaksanaan Pemilu agar bersih dari praktik-praktik kecurangan.
Hal itu dikatakan Ketua Badko HMI Sumut, Alwi Hasbi Silalahi kepada wartawan, Rabu (20/02/2019), usai melaksanaan aksi, sebagai bentuk menyikapi situasi-situasi yang ada dalam proses pemilu Serentak 2019 tersebut, di Bundaran Kantor Pos, Jalan Balai Kota Medan.
"Kita telah berdiskusi serta mengkaji bersama berbagai dinamika pelaksanaan Pemilu serentak 2019 yang akan dilakukan, penegakan HAM dalam secara umum serta independensi media dan Netralitas Aparatur Negara dalam kampanye Pemilu 2019," ujarnya.
Pihaknya menganggap perlu menyatakan sikap dan seruan, yakni pertama, bahwa segenap pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Pemilu Serentak harus menunjukan tanggung jawab politik agar proses dan hasil Pemilu Serentak 2019 ditentukan oleh pilihan rakyat secara cerdas dan rasional dan terselenggara sesuai dengan standar pemilu yang demokratik (free and fair election).
"Oleh karena itu, baik penyelenggara dan aparat penegak hukum harus melakukan langkah-langkah kongkret dan menindak tegas segala bentuk pelanggaran dan penyimpangan dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019, seperti kampanye kotor, pidato penyebar kebencian, politik uang, manipulasi, pelanggaran hak asasi manusia, intimidasi, kekerasan, perusakan lingkungan, diskriminasi politik, petugas penyelenggara serta aktor keamanan yang tidak netral dan professional, kasus pemilih fiktif, dan lain-lain, (dll)," tegasnya.
Kedua, lanjutnya, melihat bahwa potensi konflik terbuka antar massa pendukung kedua kubu Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden (Capres dan cawapres) pada saat kampanye rapat umum sangat besar dikarenakan ada fragmentasi politik masyarakat yang sudah mengidentifikasikan diri secara emosional dengan masing-masing kubu capres dan cawapres.
"Dalam kondisi tensi politik tinggi ini fragmentasi masyarakat mudah terpicu menjadi konflik sosial. Untuk itu, penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum harus mengantisipasi situasi tersebut secara aktif dan responsif. Peran ulama/tokoh agama dan pemerintah di setiap kabupaten/kota menjadi sangat penting untuk melakukan sosialisasi pemilu damai," ungkapnya.
Ketiga, papar Alwi, KPU harus segera melakukan evaluasi cermat apakah pengadaan dan distribusi logistik untuk Pilpres dapat berjalan tepat jumlah, tepat kualitas, tepat waktu dan tepat lokasi. Khususnya pengadaan dan distribusi surat suara. "Jangan sampai kasus surat suara tertukar dan tercoblos secara massif seperti di pelaksanaan pemilu legislatif 2014 terulang kembali. Bawaslu RI harus mengantisipasi dengan mendeteksi secara dini jika terjadi indikasi-indikasi surat suara yang salah kirim, sehingga dapat menimbulkan kelebihan dan kekurangan surat suara di suatu daerah," tegasnya lagi.
Ia mengimbau agar aparat birokrasi dan aktor keamanan bersikap netral. Indikasi bahwa birokrasi serta aktor keamanan yang tidak netral terlihat di berbagai daerah, dimana banyak kepala daerah dan wakil kepala daerah mendukung terang-terangan kubu kandidat capres dan cawapres masing-masing.
"Dikhawatirkan adanya potensi politisasi PNS-PNS dan aktor kemananan, intimidasi, intervensi, kriminalisasi, dll. Bawaslu RI, Provinsi, Kabupaten/Kota dan beserta jajarannya harus memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai pencegahan dini penyimpangan-penyimpangan tersebut," imbaunya.
Kemudian lanjut Alwi, kesalahan administratif atau indikasi kecurangan politik dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara dipastikan akan meningkatkan kerawanan potensial menjadi gejolak protes. Bawaslu wajib mengawal dan mengawasi perjalanan kotak suara dari tingkat TPS hingga tingkat nasonal.
Ia juga meminta peran aktif masyarakat dan organisasi-organisasi masyarakat sipil dalam melakukan monitoring/pemantauan dan mengawal jalannya proses pilpres dengan melaporkan segala bentuk kecurangan, intimidasi, kekerasan, dan lain-lain.
Dalam hal ini, tambahnya, Pers jug harus ambil bagian dalam pelaksanaan Pemilu ini, sebab Pers adalah salah satu pilar demokrasi. Jika pers berfungsi dengan baik maka akan tercipta proses demokrasi yang bermartabat. "Untuk itulah maka pers harus menjalankan tugasnya secara profesional dan menjaga kebebasan pers yang sudah didapatkan dengan penuh tanggung jawab," ucapnya.
Selain itu, sebut Alwi, pers senantiasa harus menjaga independensi dan profesionalitasnya, juga dalam masa Pemilu serentak ini. Pers dan produk karyanya tidak boleh dijadikan alat propaganda untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun sekedar untuk kepentingan pemenangan capres dan cawapres tertentu secara tidak berimbang dan tendensius. Kesembilan, menolak segala bentuk intervensi atas independensi pers dari siapapun baik oleh pemilik, pimpinan media, maupun penguasa.
Ia mengecam keras kepada sejumlah pemilik ataupun pimpinan media penyiaran, terutama televisi, yang memanfaatkan medianya sebagai alat untuk mendukung secara membabi-buta kepada para capres dan cawapres.
"Dalam menjalankan profesinya, pers dan media diminta untuk lebih mengutamakan akurasi, kualitas dan vadilitas informasi yang disampaikan, ketimbang sekedar kecepatan penyampaian berita kepada publik," harapnya.
Selanjutnya, ia juga berpesan kepada pengguna, relawan, simpatisan ataupun tim pemenangan capres dan cawapres yang menggunakan media sosial/internet untuk kampanye, diharapkan dapat menyampaikan informasi secara lebih bijak dan beretika, semisal dengan tidak melakukan kampanye kotor, penyampaian berita bohong atau hoaks ataupun penyebaran kebencian.
"Nilai-nilai Hak Asasi Manusia adalah hak dasar bagi setiap warga negara yang wajib dilindungi secara mutlak. Untuk itu meminta semua pihak terkait untuk menjalankan dan menjaga keberlangsungan pesta demokrasi kali ini dengan mengedepankan cara-cara berpolitik yang santun, ramah lingkungan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Hak Asasi Manusia," tuturnya.
pihaknya juga medesak penyelenggara Pemilu, aparat kepolisian dan Komnas HAM segera melakukan langkah-langkah preventif atas berbagai kemungkinan tindakan kekerasan. "Konflik sosial hingga tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM pasca Pemilu Serentak 2019 ini Serta menindak lanjuti berbagai temuan kekerasan dan pelanggaran HAM selama masa Pemilu berlangsung," tukasnya. (Red)
