GUNUNG SITOLI - Sabtu (22/9/2018) pukul 16.00 wib s/d 18.30 wib Jalan Mohammad Yamin 12 dikantor Sekretariat Harian Gerakan Perjuangan Nias (GAPERNAS) Kepulauan Nias, dilaksanakan secara resmi, terbuka dan demokratis. Musyawarah Pusat Rapat Istimewa pemilihan Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan Bendahara Umum Ormas Gapernas Kepulauan Nias.
Terpantau media " antusias pengurus menghadiri acara ini sangat tinggi, dari jajaran Dewan Pendiri, Dewan Penasehat, Dewan Pengurus, Dewan Pengawas dan Pengurus Pimpinan Pusat Gapernas beserta Deputy-Deputy Gapernas Kepulauan Nias".
Ketua Umum terpilih Suar Natal Waruwu, A.Md, Sekretaris Jemdral terpilih Edward F.F. Lahagu dan Bendahara Umum terpilih Fatizanolo Zebua, tutur Tim Formatur Oktarius Ndraha, SH, Solideo Zebua dan Afdika Permata Lase.
Seusai Acara inti organisasi, Gapernas melaksanakan temu pers, Ketua Umum Suar Natal Waruwu menjelaskan" Musyawarah Pusat Istimewa ini kita laksanakan secara resmi, dan umdangan telah disampaikan kepada seluruh dewan Pendiri, Dewan Penasehat, Dewan Pengawas,Dewan Pengurus Gapernas,Pimpinan Pusat Gapernas Kepulauan Nias dan termasuk kepada mantan ketua lama Happy Agusman Zalukhu.
Acara ini demokratis, transparansi sesuai Anggaran Dasar dalam Akte Notaris Gapernas No.103 tanggal 29 November 2017 dan 20 Des 2017 pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.
Ketum menambahkan"dasar kami para dewan pendiri Gapernas adalah aspirasi tertulis 40 orang pengurus Gapernas membuat mosi tidak percaya kepada ketum Gapernas HZ dan setelah kami mempelajari, menyelidiki kebenaran , maka kami dewan pendiri mendapatkan bukti surat dipemerintahan dll, ketua HZ menanda tangani surat dari No 17 s/d 31 tanpa ditanda tangani Plh Sekretaris Jendral dan tanpa sepengetahuan seluruh Pimpinan Pusat Gapernas Kepulauan Nias,karena situasi mendesak kami Dewan Pendiri dan dewan lainnya bersama Pimpinan Pusat Gapernas Mengeluarkan Berita Acara Istimewa dan mengeluarkan surat pemberhentian dan Pemecatan kepada ketum Happy Agusman Zalukhu tertanggal 4 Agustus 2018.dengan alasan melakukan pelanggaran Anggaran Dasar Gapernas.
Lanjut, kami KSB Gapernas terpilih akan mengembangkan panji- panji Gapernas ini diseluruh Kepulauan Nias dan bahkan se-Indonesia sesuai lingkup dan aturan wilayah hukum akte notaris dan sk menkumham Gapenas. Gapernas ini akan kita benahi baik komposisi dewan pendiri, dewan pembina, dewan penasehat, dewan pengawas, dewan pengurus dan komposisi pengurus pimpinan pusat serta penyempurnaan akte notaris, SK Menkumham dan peraturan organisasi Gapernas, ungkapnya.
Edward F.F Lahagu sebagai Sekertaris Jendral terpilih menyatakan" musyawarah istimewa ini bertujuan membenahi Gapernas kearah yang lebih baik.Ketum dan Sekjend terpilih bersama tim formatur akan melaksanakan penyusunan struktur kepengurusan Gapernas sesuai keahlian dan kemam para pengurus.
Edward menambahkan, kepada pihak atau oknum yang mengaku-ngaku sebagai anggota Gapernas dan mencemari nama baik Gapernas, kami tidak segan-segar menyurati bahkan melaporkannya kepada pihak yang berwajib. Dan kami menghimbau kepada seluruh Muspida Kepulauan Nias agar tidak melayani oknum yang bukan Gapernas dan jika oknum tersebut melakukan pelanggaran kami pimpinan Gapernas Kepulauan Nias tidak bertanggung jawab, tegas Sekjend Edward.
Ditempat terpisah sejumlah para ketua-Ketua Lsm dan Ormas sekepulauan Nias, diantaranya Lsm LP-RI kepulauan Nias, DPC Lembaga Monitoring Hukum dan Anggaran Indonesia(LMHA-IA), Komcab LP-KPK kota Gunungsitoli, DPC LSM Perkara Kepulauan Nias, LSM Fobsit Kepulauan Nias, LP-Tipikor Nusantara dan tokoh masyarakat, toko pemuda mengapresiasi acara dan mengucapkan selamat dan sukses acara Musyawarah Istimewa Gapernas Kepulauan Nias ini.
Mewakili Dewan Penasehat Gapernas Bapak Ahmad Nazrin Caniago menyampaikan sambutannya" Pelaksanaan acara resmi ini sudah tepat dan sesuai aturan organisasi, kami penasehat mendukung penuh dan dengan harapan Gapernas kedepan memperjuangkan kepentingan masyarakat sekepulauan Nias bahkan se Indonesia, karena visi-misi Gapernas wadah pergerakan rakyat dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, dan mendorong birokrasi pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme sehingga dapat terwujud kehidupan masyarakat yang berkeadilan, makmur dan sejahtera, dan tupoksi sebagai SOSIAL KONTROL berpihak kepada rakyat, urainya.mengakhiri.( TIM-RED)
