JAKARTA – Sejak April 2018 tagar atau tagline #2019GantiPresiden menjadi trending di jagad media sosial dan menjadi topik hangat bagi netizen dan masyarakat.
Sejumlah elemen mahasiswa dan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti-Makar (AKAR) secara tegas menolak gerakan tersebut. Karena gerakan #2019GantiPresiden dominan dengan unsur provokasi, dan mengarah kepada aksi yang inkonstitusional dibanding dengan kegiatan yang menjunjung tinggi demokrasi.
“penolakan terhadap gerakan #2019GantiPresiden karena gerakan ini cenderung dengan ujaran kebencian, serta dapat dinilai melanggar hak konstitusional Presiden Jokowi yang saat ini masih memiliki hak untuk dipilih kembali.” jelas juru bicara AKAR, Helmi Syaputra, di Jakarta (8/8)
Menurut Helmi pada siaran pers nya, "seharusnya gerakan yang dilakukan adalah ajakan untuk berkompetisi secara sehat, "tegasnya.
“Gerakan demokrasi yang sehat bagi sesama anak bangsa dan menyambut momentum tahun politik dalam semangat kebersamaan adalah menjaga kondusifitas negeri ini sebagai tanggung jawab bersama.” Katanya di Jakarta (8/8).
Sementara itu, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO ini menilai aksi gerakan #2019GantiPresiden tersebut merupakan perbuatan yang tercela.
“Gerakan #2019GantiPresiden sebagai gerakan politik belum sah menjelang kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019. Karena Pilpres 2019 belum masuk tahapan kampanye.” Jelasnya
Sedangkan pengamat Politik Universitas Indonesia, Arbi Sanit mengatakan masyarakat perlu obyektif menilai segala wacana yang di lempar di media sosial apakah benar sesuai fakta di lapangan. Ia juga meminta aparat tegas bertindak mengontrol kabar bohong (hoax) yang sengaja digulirkan untuk menggiring opini publik.
