BELAWAN - Panglima Kodam I Bukit Barisan (Pangdam I/BB), Mayjen TNI Cucu Sumantri menjadi Inspektur Upacara Operasi Penegakkan Ketertiban (Gaktif) dan Yustisi Pom TNI tahun 2018, Kamis (1/2).
Upacara berlangsung di lapangan apel Mako Lantamal I dihadiri Danlantamal, Laksamana Pertama TNI Ali Triswanto, Kasdam I/BB, Pangkosekhanudnas III, Danlanud Soewondo, serta Pejabat Teras lainnya dilingkungan TNI-Polri.
Pelaksanaan upacara penegakan hukum Provinsi Sumatera Utara melibatkan 600 personel yang terdiri dari 8 SSK (Satuan Setingkat Kompi) yaitu satu SSK gabungan TNI, satu SSK Pom TNI, satu SSK Yonif 100 Raider, satu SSK GABUNGAN TNI AD, satu SSK Lantamal I, satu SSK Marinir, satu SSK TNI AU dan satu SSK Polri.
Dalam amanat Panglima TNI Marksekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P yang dibacakan Pangdam I/ BB, Mayjen TNI Cucu Sumantri mengatakan,Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer tahun2018, untuk menerapkan disiplin, ketaatan hukum, dedikasi dan loyalitas prajurit dalam rangka menjaga netralitas untuk mendukung tugas pokok TNI.
"Diharapkan mampu meningkatkan disiplin dan kepatuhan hukum Prajurit TNI dan PNS TNI sehingga mengeliminir bahkan meniadakan pelanggaran disiplin maupun hukum di lingkungan TNI yang menunjang pencapaian tugas TNI secara berdaya dan berhasil," kata Cucu Sumantri.
Berdasarkan data laporan Operasi Gaktib dan Yustisi Polisi Militer Tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 masih adanya kenaikan terhadap kasus tertentu yang menonjol diantaranya desersi, penyalahgunaan wewenang dan penganiyaan.
Ada hal hal positif yaitu menurunnya kasus dari hasil Operasi yang dilakukan diantaranya Narkotika atau Psikotropika, penyalahgunaan Senpi dan Handak serta perkelahian antara TNI, POLRI dan Masyrakat.
"Ini yang menjadi pertimbangan Operasi Gaktib dan Operasi Yustisi," kata Cucu Sumantri dalam amanat yang dibacakan.
Perlu adanya persamaan persepsi antara Prajurit Polisi Militer dengan aparat penegak hukum lainnya khususnya Propam atau Provost dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dilapangan, guna terciptanya sinergitas dan soliditas dalam mencegah terjadinya gesekan antara Prajurit TNI, POLRI dan masyarakat.
"TNI juga harus menjaga Netralitas TNI dalam pelaksanaan Pemilukada, karena saat ini publik menilai bahwa institusi TNI yang paling dipercaya dan dicintai Rakyat," akhir Cucu Sumantri.
