Pembentukan tim terpadu diputuskan pada rapat pembahasan terkait lahan HGU PTPN II di kelurahan Tunggurono kecamatan Binjai Timur, dipimpin Wakil Walikota Binjai H Timbas Tarigan SE, dihadiri antara lain Sekda M Mahfullah P Daulay, Kasdim 0203 Langkat, pimpinan DPRD, mewakili kapolres Binjai, mewakili Kajari, pejabat Kantor Pertanahan, berlangsung di ruang rapat Walikota, Senin (19/2).
“Rapat ini bertujuan untuk menyamakan persepsi kita untuk menyikapi rencana PTPN II melakukan okupasi, “ kata Timbas Tarigan.
Menurut Sekda M Mahfullah, setelah rapat ini tim terpadu akan mengundang pihak PTPN II agar menjelaskan dimana lokasi okupasi dan apa tujuannya. Sebab, ungkap Mahfullah berdasarkan peraturan daerah tentang RTRW tidak boleh lagi ada perkebunan di kota.
Dijelaskannya, dari luas 1234 Ha lahan PTPN di Binjai, seluas 560 Ha telah habis ijin HGU nya dan tidak diperpanjang. Sedangkan untuk 674 Ha lainnya telah dimintakan perpanjangan HGU oleh PTPN II, namun belum disetujui oleh pusat. Hal terpenting, menurut Mahfullah, harus ada kejelasan lokasi yang akan diokupasi.
“Ada HGU yang masih berjalan, tapi PTPN tidak bisa menunjukan lokasinya karena sudah diduduki masyarakat,” ungkap Mahfullah.
Kasdim 0203 Langkat Mayor Inf Sondang H Tanjung, menegaskan pihaknya tidak ingin ada benturan dengan masyarakat. Karena itu, pihak PTPN II harus membawa surat tentang lahan mana yang akan diokupasi dan tidak serta merta langsung melakukan okupasi, tapi harus didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat.
“Tidak bisa PTPN langsung okupasi, tapi sosialisasi dulu diikuti dengan surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, “ kata Tanjung.
Pimpinan DPRD Binjai, Antasari, mengatakan mendukung dibentuknya Tim terpadu.
“Kami dukung kebijakan untuk cari solusi sebaik-baiknya. Jangan sampai rusak situasi Binjai yang sudah kondusif, “ kata Antasari.(Ismail)
Foto: Forkopimda Rapat Sikapi Rencana Okupasi oleh PTPN II
