Dalam aksinya, massa menyesalkan pemerintah yang mengimpor beras sebesar 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Padahal, masih banyak daerah di Indonesia yang masih mengalami surplus beras. Sehingga, mereka menilai rencana Kementrian Perdagangan mengimpor beras mengancam perekonomian petani.
"Kebijakan pemerintah tersebut sangat disayangkan karena masih banyak daerah di Indonesia masih mengalami surplus beras. Sehingga rencana Kemendag mengimpor beras itu mengancam perekonomian petani," kata Erick Sihotang selaku pimpinan aksi.
Mereka menilai, hal ini akan menyebabkan produk beras yang dihasilkan petani lokal akan kalah bersaing dengan produk impor yang harganya lebih murah. Mereka juga mempertanyakan kedaulatan pangan yang dicanangkan dalam program nawacita Pemerintahan Jokowi.
"Gagal adalah kata yang tepat bagi pemerintahan Jokowi dalam mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia," tegas Erick.
Mereka menuntut Jokowi segera mengevaluasi kinerja para menteri dan lembaga terkait dalam kegagalan mewujudkan kedaulatan pangan. Peserta aksi mengingatkan janji Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang siap mundur apabila Indonesia gagal mewujudkan swasembada pangan.
Dengan adanya kebijakan impor beras tersebut itu merupakan bukti gagalnya swasembada pangan. "Kebijakan ini hanya merugikan petani dan konsumen serta seluruh rakyat Indonesia dan hanya segilintir elit politik yang diuntungkan," tegas mereka.
Sebagai catatan, beberapa waktu lalu pemerintah kembali membuka keran impor beras sebanyak 500.000 ton. Kebijakan tersebut diambil untuk mencukupi kebutuhan pasokan serta menekan kenaikan harga yang sempat terjadi pada awal tahun.
