JAKARTA , – Kapolri Jenderal Tito Karnavian berencana akan membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) money politics atau politik uang saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018 di 171 Provinsi dan Kabupaten/Kota Indonesia.
Pembentukan satgas itu dilakukan untuk mengawasi tindakan atau praktik kampanye uang pada saat pesta demokrasi itu berlangsung. Tito menyebut bahwa, gagasan tersebut sudah disosialisasikan kepada Pemerintah Pusat dan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Oleh karena itu, saya sudah sampaikan pada pimpinan KPK, ‘Pak kita buat saja tim bersama’. Nanti Mabes Polri bikin khusus Satgas money politics, Satgas pungli money politics,” ujar Tito di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (29/12/2017).
Tito mengklaim bahwa pembentukan satgas ini bisa membantu lembaga antirasuah untuk mengawasi praktik korupsi saat pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Mengingat, kata Tito, Undang-Undang KPK memiliki keterbatasan dalam melakukan menjalankan tugasnya.
Oleh sebab itu, Tito berpandangan, pihak kepolisian yang akan membantu KPK dalam menindak praktik korupsi di Indonesia. Apalagi, tujuan utama hal ini adalah untuk menciptakan proses demokrasi yang sehat untuk masyarakat. “Teman KPK tidak bisa untuk melakukan upaya penanganan kasus korupsi atau gratifikasi kalau di luar sosok UU KPK,” ucap Tito.
“Yaitu tadi UU KPK hanya syaratkan penyelenggara negara artinya pimpinan tinggi negara eseleon I ke atas kalau II tidak bisa, kemudian kepala daerah. Ini mungkin libatkan KPU, Bawaslu, KPK tak bisa masuk yang bisa masuk Polri,” imbuhnya.
Tito akan menginstruksikan Kabareskrim Komjen Ari Dono Sukmanto untuk membentuk Satgas Money Politic tersebut. Tito menyebut, bulan Januari 2018, kemungkinan satgas tersebut akan segera terbentuk.
“KPK punya kemampuan yang kira-kira nanti menyangkut figur dikenakan UU KPK silahkan KPK. Dan polri bisa nangkap sendiri juga,” tutup Tito. (aky */oz)
