Karo,topinformasi
Bupati Karo, Terkelin Brahmana,SH didampingi kepala BPKPAD Karo Andreasta Tarigan , hadir dalam penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2018 se-Kab/kota Provinsi Sumatera Utara.
Penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2018 dilaksanakan di Aula Martabe Kantor Gubernur Sumut di Jalan Dipanegoro Medan, Selasa (19/12) pukul.08.30 wib.
Menurut, Bupati Karo Terkelin Brahmana terkait penyerahan daftar isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2018 yang paling penting untuk dicermati dikabupaten karo ada 2 hal yang harus diperhatikan dan cukup penting, yaitu bagaimana mudah untuk dikontrol dan mudah untuk dicek.
"Kepada SKPD di Kabupaten Karo untuk bekerja dalam anggaran tahun 2018, Jangan laporan bertumpuk-tumpuk membuat sistem tidak berjalan, Jadi enggak ada korelasi laporan yang bertumpuk-tumpuk , sehingga mengurangi kerja ngasal, enggan berproses, kurang bertanggungjawab, enggak ada lagi itu. Asal manajemen kontrolnya baik, saya kira penyelewengan, penyimpangan itu akan pasti berkurang."ujarnya
Menurutnya Masih banyak hambatan yang belum mampu mendongkrak kemudahan berusaha, dan masih ada disana sini keluhan, Sekali lagi, Bupati menekankan untuk semua jajaran ASN di Pemkab Karo agar terus berupaya menghilangkan berbagai hambatan yang mampu mendongkrak peringkat ease of doing business (kemudahan berusaha) di daerah Karo, dan meningkatkan daya saing sebagai fungsinya sebagai ASN ( dalam menjalankan Akselerasi Ekonomi Berkeadilan tahun 2018.
Kepala BPKPAD Andreasta Tarigan , disela-sela penyerahan DIPA menyebutkan Sesuai daftar yang kita terima , untuk jumlah dana Desa Transfer ke daerah Kabupaten Karo , yang diserahkan oleh Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi kepada Bupati Karo Terkelin Brahmana , SH , dengan total sebesar Rp. 1.141.543.073.
“Sesuai rencana anggaran yang disusun lebih produktif, efisien, dan tetap berdaya tahan. Hal ini sesuai tadi yang disampaikan oleh Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo melalui video yang diputar diruang Martabe terkait Pembangunan infrastruktur, program perlindungan sosial, dan penguatan desentralisasi fiskal menjadi komitmen pemerintah guna mengakselarasi pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata" ucapnya.(Marko Sembiring)