Rencana Aksi Melawan Dewan Pers, FPII Siap Turunkan Jutaan Wartawan Untuk Demo

JAKARTA|
Terkait aksi penolakan kebijakan Dewan Pers tentang verifikasi media, QR Code,hingga kepersoalan Panja dipandang Forum Pers Independen Indonesia (FPII).Akibatnya,kebijakan Dewan Pers ditentang ribuan awak media yang tergabung di FPII sehingga kalangan media cetak dan online menggeruduk gedung Dewan Pers (DP) dan DPR RI, Senin 20 Maret 2017 ,lalu.Aksi tersebut sebagai aksi penolakan kebijakan Dewan Pers yang tidak berpihak kepada para wartawan.



Namun,aksi tersebut tidak mendapat tanggapan apapun sehingga FPII rencananya akan melakukan aksi demo kembali dengan menggelar rapat.Dalam pertemuan rapat presidium dengan pengurus harian Setnas FPII di Jakarta, Kamis (23/03/2017) mengatakan bahwa FPII akan gelar aksi kedua dengan jumlah yang lebih besar dan dengan tuntutan yang harus ditanggapi Dewan Pers.

"Kita tidak akan menunggu lama, aksi kedua akan digelar FPII awal bulan April ini, dan tentunya dengan massa insan pers yang lebih banyak dari seluruh wilayah di Indonesia." ucap Kasihhati selaku Ketua Presidium FPII.



Forum Pers Independen Indonesia (FPII) bukan musuh Dewan Pers, tetapi hadirnya FPII sebagai kontrol kinerja Dewan Pers sekaligus menolak kebijakan kebijakan Dewan Pers yang dianggap menyimpang dari UU Pers No.40/1999 terkait Kemerdekaan Pers.

"Secara pribadi, kami tidak ingin membubarkan Dewan Pers, akan tetapi kami ingin para pengurus Dewan Pers untuk melek, dan memahami UU Pers yang berlaku, bahwa jurnalis berdiri independen dan penyaji komunikasi informasi faktual," tegas Kasihhati.

Ditempat yang sama, Ketua Pengurus Harian Setnas FPII, Mustofa Hadi Karya atau yang sering disapa Bung Opan membenarkan hal tentang aksi kedua FPII.

"Iyaaaa itu benar, kami habis gelar rapat presidium dan pengurus harian Setnas FPII, dalam rapat itu banyak hal yang kami godok, termasuk aksi kedua FPII April nanti dan schedule deklarasi FPII yang mungkin dibulan April mendatang juga,"sebut Opan.

Ia juga menambahkan meskipun Ketua Komisi I DPR RI, Dr.Abdul Kharis Almasyari mengatakan kaget mendengar soal verifikasi media yang dilakukan Dewan Pers dan kebijakan kebijakan Dewan Pers yang menurutnya sudah salah kaprah ."Kebijakan Dewan Pers itu sudah salah kaprah,"tegasnya saat ditemui diruang kerja Ketua Komisi I .(OP/Red)